DPRD Sumut dan DPRD Jabar Bahas Pertanggungjawaban APBD

 


Bandung, Ekspos Jabar - Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menggelar pertemuan penting untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Pertemuan ini berlangsung di Kota Bandung pada Senin, 13 Mei 2024, dengan fokus utama pada mekanisme dan jadwal pembahasan APBD.

Iman Tohidin, Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan DPRD Jawa Barat, menerima kunjungan kerja dari DPRD Sumatera Utara dan menjelaskan bahwa diskusi kali ini sangat bermanfaat karena mengungkap berbagai perbedaan dan kesamaan dalam proses pembahasan APBD di kedua provinsi. Salah satu topik utama adalah tahapan dan jadwal kegiatan Badan Anggaran DPRD Jawa Barat dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

"Dalam diskusi tadi banyak pembahasan yang berkembang, karena ada hal-hal yang berbeda antara DPRD Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara," jelas Iman Tohidin.

Iman menjelaskan bahwa di Jawa Barat, mekanisme pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan dalam Badan Musyawarah (Banmus). Jadwal pembahasan ditentukan melalui koordinasi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dalam rapat Banmus.

Salah satu isu menarik yang muncul pada 2024 adalah terkait pergantian anggota DPRD lama ke anggota baru yang akan terjadi pada September 2024. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 telah disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada minggu kedua Juli. Dengan demikian, pembahasan KUA PPAS selanjutnya akan dilakukan oleh anggota DPRD baru.

"Ada jeda (dalam pembahasan) karena masa transisi. Sedangkan KUA PPAS sudah disampaikan dan sudah disepakati oleh anggota DPRD lama," tegas Iman.

Harun Mustafa Nasution, Pelaksana Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk berkonsultasi mengenai tahapan dan jadwal kegiatan Badan Anggaran DPRD Jawa Barat dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

"Terkait pembahasan PAPBD dan APBD, penetapan tahapan dan waktu pelaksanaannya. Apakah ditetapkan oleh Badan Anggaran DPRD Jawa Barat atau berasal dari usulan TAPD Provinsi Jabar," ujar Harun.

Kunjungan ini mencerminkan upaya kolaboratif antar DPRD dari berbagai provinsi untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Melalui pertemuan seperti ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.