DPRD Jabar Desak Tindak Tegas BUMD yang Tidak Berkontribusi

 


Bandung, Ekspos Jabar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memberikan kontribusi signifikan. Langkah ini dianggap penting untuk mengefisiensikan anggaran daerah dan meningkatkan kinerja BUMD.

Sugianto Nangolah, anggota DPRD Jawa Barat sekaligus anggota Pansus I, menyatakan bahwa BUMD yang dinilai kurang maksimal dalam kinerja dan kontribusinya harus segera diperbaiki. Menurutnya, BUMD yang tidak bisa diperbaiki sebaiknya dihapuskan karena hanya akan menjadi beban anggaran. "Kalau sudah tidak bisa diperbaiki wajar dihapuskan karena akan menjadi beban anggaran yang besar. Penting untuk disampaikan kepada pansus agar direkomendasikan oleh kami di LKPJ nanti," ujar Sugianto pada Rabu (15/4/2024).

Dalam LKPJ 2022, Sugianto mengungkapkan bahwa rekomendasi untuk perbaikan BUMD telah disampaikan kepada Pemprov Jawa Barat, namun tidak ada tindak lanjut yang memadai. Salah satu BUMD yang disorot adalah Agronesia, yang menurut Sugianto tidak menunjukkan perkembangan berarti. Ia menegaskan bahwa Agronesia tidak mungkin bisa bersaing dengan perusahaan teknologi canggih jika terus dibiarkan seperti sekarang. "Misalnya Agronesia, ini kan seperti hidup segan mati tak mau terus saja begitu bertahun-tahun dibiarkan ini akibatnya makin lama makin dalam. Mana mungkin Agronesia bisa bersaing dengan perusahaan teknologi canggih," tegasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Sugianto mengusulkan agar Pansus I DPRD Jawa Barat merumuskan solusi, termasuk opsi merger BUMD untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya. Ia menyebutkan bahwa sektor migas hilir yang menjual gas memiliki potensi bisnis yang positif dan dapat dijadikan model. "Contoh migas hilir itu koorbisnisnya menghasilkan karena menjual gas dan memiliki potensi bisnis yang positif. Mari kita melihatnya lebih dalam, apakah keadaan seperti ini kita yang salah atau kondisinya yang salah?" lanjut Sugianto.

Kepala Biro BIA Provinsi Jawa Barat, Lusi Lesminingwati, tidak menampik kritikan dari anggota Pansus I tersebut. Menurutnya, Pemprov Jawa Barat telah menyusun strategi dan akan mengambil tindakan tegas tahun ini terkait BUMD. "Sudah kami susun, kami lampirkan simulasi kalau disebutkan klasifikasi bisnis boleh kami merger tapi harus mendukung. Karena kami melakukan penggabungan koorbisnis," ucapnya. Lusi juga menjelaskan bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan inventarisasi BUMD dan pada tahun 2023 telah dilakukan cut-off terhadap PT. Jaswita. Sedangkan untuk Agronesia, Pemprov Jawa Barat sedang mensimulasikan pembentukan subholding sebagai langkah perbaikan.

Dengan langkah-langkah ini, DPRD Jawa Barat dan Pemprov berharap BUMD yang ada bisa lebih efisien dan memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi pembangunan daerah.