by

Irfan Dicoret DPRD Jabar, Demokrat Tempuh Jalur Hukum

DPD Partai Demokrat Jawa Barat akan rekomendasikan dewan pimpinan daerah untuk mengambil langkah-langkah hukum atas dicoretnya Irfan Suryanagara dari unsur pimpinan DPRD Jawa Barat.

“Ada beberapa langkah yang akan kami rekomendasikan dari dewan pimpinan pusat dan saya sendiri sebagai divisi advokasi dan bantuan hukum,” kata Kepala Divisi Advokasi Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean saat dihubungi langsung oleh pihak EksposJabar.com, Kamis (10/10/2019).

Ia menyebut, unsur pimpinan yang sekarang terpilih dan sudah mengucapkan sumpah di Dewan Perwakilan Rakyat bisa dimintai secara hukum dan bisa menjadi landasan hukum di Mahkamah Agung untuk menetapkan enam unsur pimpinan Jawa Barat.

“Mengingat seperti yang tadi ini kebutuhan operasional DPRD dan kemampuan penyerapan aspirasi masyarakat daerah dan pengawasan kinerja eksekutif pemerintah daerah Jawa Barat, itu bisa jadi landasan hukum,” jelasnya.

Ferdinand memaparkan, akan memberikan saran untuk mengambil langkah yaitu menempuh jalur pengadilan. karena menurutnya ini bentuk surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri maka keputusan itu bisa dikunci kekuatannya dan kebenarannya.

Kendati demikian, pihaknya akan mengadukan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara untuk membatalkan keputusam Paripurna DPRD Jawa Barat.

“Kami nanti yang tentu akan saya sarankan untuk segera diambil langkah-langkah itu yaitu menguncinya ke pengadilan,” tandasnya.