by

Disnakertrans Jabar Terima Puluhan Laporan THR Jelang Lebaran

Berdasarkan laporan yang diterima petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) setidaknya mendapatkan 30 pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga kemarin, Senin (27/5).

Kepala Disnakertrans Jabar, Ade Afriandi, mengatakan bahwa pengaduan tersebut berasal dari sektor swasta dan pegawai instansi pemerintah. “Secara rinci, 27 dari 30 pengaduan datang dari pekerja swasta, sementara tiga lainnya diajukan oleh pejabat pemerintah,” ujar Ade saat menghadiri Jabar Punya Informasi (Japri) di Gendung Sate, Jalan Dipenogeroro, Selasa (28/5).

“Bahwa hingga 27 laporan ada 30, 27 perusahaan (swasta), tiga lembaga pemerintah. Jika Anda lihat dari laporan status mereka non-PNS,” imbuhnya.

Keluhan yang masuk, lanjut Ade, dilakukan oleh individu dan serikat pekerja. “Materi pengaduan tersebut berisi pemberitahuan perusahaan yang tidak membayar kewajiban membayar THR, ada juga yang dalam jumlah yang lebih kecil dari ketentuan di jabar,” ungkapnya.

“berkaitan THR. Kemungkinan dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan. Kurang artinya. Kalau lebih mah pasti tidak akan lapor. gitu,” jelasnya.

Ade mengatakan, beberapa keluhan yang diajukan tidak lengkap. Meski demikian, pihaknya masih akan tindak lanjut pengaduan yang telah masuk. “Laporan yang masuk akan diperiksa ulang oleh unit pelaksana teknis daerah, pastinya dalam pengawasan,” ungkapnya.

“Begitu ada laporan yang masuk, langsung kita catat di UPTD. Kemudian kita kelompokan apakah ini konsultatif atau memang laporan yang lengkap atau tidak lengkap. Kemudian di setiap UPTD pengawas disnaker harus turun di daerah masing-masing,” pungkasnya.