by

Hadapi Kendala DPMTSP, Irfan: Perlu Badan Tugas Khusus

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara, mengatakan bahwa keberadaan Layanan Satu Pintu dan Satu Atap diharapkan untuk memfasilitasi layanan bagi masyarakat dan investor, sehingga memudahkan proses perizinan.

Namun, kata Irfan, hingga kini masih ada kendala yang terjadi di lapangan yang menghambat perizinan. Meskipun keberadaan DPMTSP yang diberi wewenang semua izin harus diatur oleh satu atap oleh DPMTSP, dengan kehadiran fasilitas layanan satu atap di kabupaten / kota di Jawa Barat, kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat akan menjadi lebih baik.

“Masih ada kendala yang terjadi di lapangan, pertama egosektoral dari instansi terkait, kemudian kurangnya lego kepala daerah untuk mendelegasikan wewenang kepada instansi terkait,” kata Irfan kepada wartawan saat kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan, Jumat (17/5/2019).

Irfan mengatakan, salah satu solusinya adalah menyelesaikan masalah dengan membentuk badan tugas khusus.

“Kami berharap bahwa di masa depan tidak akan ada masalah seperti ini lagi, dalam hal wewenang telah didelegasikan ke DPMPTSP, yang seharusnya memiliki semua lisensi yang diatur pada satu atap oleh agen, sehingga agen lain tidak harus mengurus itu lagi. Ini membuat memperlambat jalur perizinan, jadi lembaga harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini, “kata Irfan.

Lebih lanjut, Irfan menambahkan, lokasi Kabupaten Kuningan, yang berada di antara Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, bisa menjadi daya jual positif bagi investor.

Sehingga peningkatan kualitas layanan perizinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, untuk mendorong pergerakan ekonomi Kuningan.

“Dengan layanan satu atap dan satu atap, kami berharap dapat memfasilitasi layanan bagi masyarakat dan investor, sehingga memudahkan perizinan,” katanya.