by

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Ungkap Tiga Masalah BIJB

Hingga kapan pun BIJB Kertajati tidak akan berfungsi secara optimal jika kondisi saat ini terus dipertahankan. Ada tiga masalah yang perlu diselesaikan secara serius. Pertama, tidak mungkin ada dua rute di satu provinsi. Artinya, maskapai tidak boleh membuka rute dari luar area ke Huein dan ke Kertajati. Itu pasti berdampak pada overhead yang sangat tinggi.

Kedua, fasilitas di BIJB Kertajati sebagai bandara (internasional?) Dianggap tidak lengkap, seperti hotel dan rumah sakit. Hotel dan rumah sakit di daerah pendukung, misalnya di kota Cirebon, dianggap terlalu jauh dari bandara.

Ketiga, alat transportasi dari dan ke bandara dianggap belum siap. Operator, dalam hal ini PT Angkasa Pura II dan PT BIJB, diminta untuk menyediakan bus ke dan dari bandara ke kota tujuan penumpang.

Ada fasilitas lain yang juga harus menyesuaikan karena dengan landasan pacu 3.000 meter berarti Boeing 777 dapat mendarat. Bahkan, karena izin operasi baru untuk 2.500 m, kebutuhan praktis yang dilayani belum tepat. Misalnya, kapasitas alat pemadam kebakaran dan sarana untuk memberikan keamanan.

“Terlepas dari berbagai masalah yang ada, kebijakan Pusat (Kementerian Perhubungan) sangat dibutuhkan. Kami hanya membuat proposal konkret: mengembalikan Husein ke Angkatan Udara Indonesia dan semua penerbangan komersial dialihkan ke Kertajati. Tanpa itu, Kertajati meninggal Saya yakin, semua maskapai akan bergabung dengan kebijakan pemerintah, “kata dewan dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu.