by

Komisi V DPRD Jabar Himbau Warga Jangan Terjebak

Sekretaris Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya meminta masyarakat tidak lagi terjerat modus operandi yang ditawarkan bank keliling.

Contohnya, lanjut Hadi, modus menawarkan modal untuk berwirausaha karena bantuan stimulan kewirausahaan dari pemerintah daerah bisa mencegah warga terlilit praktik retenir berkedok bank keliling. “Pokoknya jangan sampai terjerat,” ungkap hadi saat dihubungi Ekspos Jabar, Kamis (25/5).

“Beberapa waktu lalu, saat saya reses di Desa Warung Jambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, banyak warga yang terjebak praktik bank keliling dan ternyata semua mungkin bisa dicegah bantuan stimulan kewirausahaan,” ungkapnya.

Menurut Hadi, salah satu faktor penyebab masyarakat berurusan dengan rentenir berkedok bank keliling karena masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan. “Sulit dapat modal, tentunya jalan pintas dicari,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan jasa keuangan berkedok koperasi atau bank keliling tersebut dinilainya sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. “Warga seolah-olah dihantui oleh keberadaan para rentenir tersebut. Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, pemda setempat harus segera lakukan tindakan untuk menyelesaikannya,” tegasnya.

Senada dengan Kepala Pusat Data dan Analisa (PDA) Ekspos Jabar Pierre Radjudin yang beberapa waktu lalu sempat membeberkan pengembangan laporan warga yang meminjam Rp1 juta, namun hanya mendapat Rp900 ribu karena langsung dipotong Rp100 ribu, dengan dalih mempercepat administrasi.

“Pengembaliannya juga ditambah bunga tidak jelas, ada yang membengkak hingga mencapai Rp1,5 juta bahkan lebih dari itu juga ada. Hasil penelusuran juga entitas usahanya tidak jelas, walau masih dugaan dapat dipastikan ilegal,” ungkap Pierre yang juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Ekspos Media Group melalui sambungan telepon, Rabu (25/4).

Oleh karena itu, PDA Ekspos Jabar berencana menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat praktik oknum-oknum tersebut. “Sudah ada omongan, kita mau kerjasama sama OJK Pusat, saya himbau warga tidak mudah tergiur, warga harus bisa memanfaatkan bantuan stimulan kewirausahaan yang ada di daerahnya walau mungkin agak ribet,” pungkasnya.