by

DPRD Jabar Minta Pemprov Jabar Maksimalkan Peran BPSK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diminta harus mampus menyelesaikan persoalan konsumen hingga kepada tahap advokasi, kritikan tersebut terdengar rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyambangi kantor BPSK Kabupaten Sumedang, Selasa (23/4).

Pasalnya, peran BPSK sejauh pantauan DPRD Jabar hanya sebatas sosialisasi dan mengedukasi masyarakat yang belum optimal dalam penyelesaiannya. “Seharusnya tahapan BPSK sudah pada pengawalan secara hukum hingga tuntas,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Jabar Ridho Budiman Utama melalui sambungan telepon kepada Ekspos Jabar, Kamis (25/4), karena menurutnya BPSK adalah lembaga yang sangat bermanfaat khususnya untuk mengakomodir, dan sesuai tugas utamanya melindungi kepentingan konsumen.

Karena BPSK yang nantinya akan menangani kasus-kasus penipuan, kerugian dan lainnya. Ridho mencontohkan, di wilayah Sumedang kebanyakan masyarakat atau konsumen kasusnya berhubungan dengan leasing. Keberadaan BPSK belum dapat dilakukan dengan maksimal lantaran belum memadai dari segi sarana dan prasarana.

“Masyarakat atau pelaku usaha yang sedang bersengketa sejatinya diselesaikan perkaranya oleh BPSK. Tetapi belum dapat dioptimalkan karena BPSK belum memiliki kekuatan hukum yang kuat,” ungkapnya.

Terkait itu, Ridho mengatakan menjadi sangat penting Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk segera menindak lanjuti dan memang BPSK ini juga bagian dari Pemprov dimana anggarannya juga berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Karena itu, lanjut Ridho, Komisi II mendorong agar BPSK mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dari Pemprov Jabar. Pasalnya, BPSK merupakan institusi perlindungan masyarakat secara luas tanpa terkecuali dan dapat mencontoh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Kabupaten Karawang. “Patut kita tiru yang mampu menyelesaikan dengan tuntas hingga ke ranah hukum,” pungkasnya.