by

Komisi I DPRD Jabar Minta BPKAD Kabupaten Cirebon Berinovasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menilai pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur hingga saat ini belum optimal, penilaian tersebut berdasarkan masih banyak aset yang tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lain.

Darius Dolok Saribu, Anggota Komisi I DPRD Jabar meminta Pemkab Cianjur berinovasi dan berkolaborasi dengan semua sektor agar pengelolaan aset tidak ada masalah dengan Badan Pertanahan Nasional sebagai induk pengelola aset negara.

Sedangkan masalah pengelolaan aset harus disepakati bersama BPN dan instansi terkait. “Pengelolaan BPKAD harus bersinergi, kondisi saat ini nampak sedikit membingungkan karena di kelola OPD tertentu. Sehingga konsep inovasi kolaborasi harus ada. Dengan wewenang ada di setda,” ujar Darius.

Melalui sambungan telepon, usai kunjungan kerjanya ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Senin (22/4), melalui Ekspos Jabar darius mengingatkan Pemkab Cianjur untuk meninjau kembali keterlibatan masyarakat. “Lebih bermasalah lagi kalau aset tersebut sampai diklaim masyarakat kepemilikannya,” ungkapnya.

Sementara, Ganiwati, Anggota Komisi I DPRD Jabar mengingatkan agar Pemkab Cianjur memberikan batas pengamanan semisal pagar di setiap aset Pemkab Cianjur. “Selama ini memang untuk pengamanan dari pemerintah memang dinilai kurang baik,” ungkap Politisi wanita perwakilan dari Fraksi Golkar Amanah yang akrab disapa Gani itu.

Lain hal Yusuf Puadz, Anggota Komisis I DPRD Jabar itu menyampaikan aduan dari masyarakat terkait lahan pembangunan jalan yang tidak dibebaskan. “Hal ini menyebabkan warga tidak tahu kejelasan tanah warga yang terdampak,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Yusuf, kondisi itu diperparah dengan adanya proses untuk kewenangan pusat, tetapi dari proses dari Pemprov Jabar pun sampai saat ini belum selesai secara utuh. “Padahal sebelum menembus kewenangan pemerintah pusat, harus ada laporan dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

“Kaitan dengan aset yang bergerak jangan sampai terbengkalai apalagi penghapusan aset. Yang dikhawatirkan akan menjadi masalah temuan di BPK,” pungkas Yusuf saat dihubungi Ekspos Jabar melalui sambungan telepon, Senin (22/4).

terkait itu, Kepala BPKAD Kabupaten Cianjur R. Dedi Sudrajat, menyebut akan secepatnya menyertifikasi aset Pemkab Cianjur. “Kami berupaya sejauh dokumen dan datanya mendukung untuk diprioritaskan dan disertifikatkan. Untuk anggaran dan sertifikat tanah dari BPN,” ujar Dedi.